URGENSI SAKSI NIKAH DALAM SEBUAH PERKAWINAN

Oleh : H. Nur Khamid [1]

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata hubungan kontrak atau keperdataan biasa akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, sehingga perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Dalam sebuah pernikahan, hadirnya dua orang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena aqad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.[2] Oleh karena itu, sebuah pernikahan tidak dianggap sah[3] kecuali dengan hadirnya:

1. Wali dari pihak perempuan atau wakilnya
2. Dua orang saksi yang adil, muslim, merdeka, mukallaf dan laki-laki.[4]

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena itu kehadiran saksi dalam akad  nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir/tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 (1) menyatakan dengan sangat tegas:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawi Pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri".

Rasulullah sendiri dalam berbagai riwayat hadits walaupun dengan redaksi berbeda-beda menyatakan urgensi adanya saksi nikah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

لاَ نِكَاحَ إِلاَ بوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ

"Tidak sah suatu akad nikah kecuali (dihadiri) wali dan dua orang saksi yang adil'. [5]

Bahkan dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Turmudzi dinyatakan bahwa pelacur-pelacur (al-baghaya) adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa dihadiri dengan saksi (bayyinah).

Pengertian dan Ketentuan Mengenai keberadaan Saksi

Dalam peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengertahuannya itu".

Menurut pendapat dari beberapa fuqaha, ketentuan mengenai keberadaan saksi-saksi dalam berbagai keperluan hukum baik perdata maupun pidana dinyatakan sebagai berikut: [6]

A. Bila adanya saksi tersebut menyangkut hak Allah sebagai berikut:

1.    Hukuman terhadap orang yang berzina; jumlah keberadaan saksi harus empat orang laki-laki

ÓÉL»©9$#ur šúüÏ?ù'tƒ spt±Ås»xÿø9$# `ÏB öNà6ͬ!$|¡ÎpS (#r߉Îhô±tFó™$$sù £`ÎgøŠn=tã Zpyèt/ö‘r& öNà6ZÏiB ( bÎ*sù (#r߉Íky­  Æèdqä3Å¡øBr'sù ’Îû ÏNqã‹ç6ø9$# 4Ó®Lym £`ßg8©ùuqtFtƒ ßNöqyJø9$# ÷rr& Ÿ@yèøgs† ª!$# £`çlm; Wx‹Î6y™ ÇÊÎÈ

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya[276] (an-nisa; 15).

2.    Hukuman karena minum arak, murtad, merampok dan yang sejenis: jumlah keberadaan saksi harus dua orang laki-laki

#sŒÎ*sù z`øón=t/ £`ßgn=y_r& £`èdqä3Å¡øBr'sù >$rã÷èyJÎ/ ÷rr& £`èdqè%Í‘$sù 7$rã÷èyJÎ/ (#r߉Íkô­r&ur ô“ursŒ 5Aô‰tã óOä3ZÏiB (#qßJŠÏ%r&ur noy‰»yg¤±9$# ¬! 4 öNà6Ï9ºsŒ àátãqム¾ÏmÎ/ `tB tb%x. ÚÆÏB÷sム«!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 `tBur È,­Gtƒ ©!$# @yèøgs† ¼ã&©! %[`tøƒxC ÇËÈ

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (ath-thalaq : 2)

3.    Melihat hilal bulan Ramadhan: jumlah keberadaan saksi adalah satu orang saksi laki-laki sudah cukup

B. Bila adanya saksi tersebut menyangkut hak-hak manusia, sebagai berikut:

1.    Hak yang bersangkutan dengan harta atau tujuan harta, misal hutang piutang, jual beli dan rampasan: jumlah keberadaannya adalah dua saksi laki-laki, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perrempuan, atau satu saksi laki-laki dan sumpah orang yang mendakwa. Sebagaimana hadist riwayat muslim:

"sesungguhnya Rasulullah telah menghukum dengan seorang saksi laki-laki dan dengan sumpah"

2.    Hak yang bukan harta dan tidak bertujuan kepada harta, sedang hal tersebut biasanya dapat dilihat oleh laki-laki seperti perkawinan, perceraian, habisnya iddah, talak tebus, berwakil (taukil), berwasiat dan kematian. Saksi hal tersebut harus berjumlah dua orang laki-laki, selain itu tidak diterima.

3.    Sesuatu yang biasanya tidak dilihat oleh laki-laki, hanya yang biasanya dilihat oleh perempuan, seperti beranak, menyusukan, haidh, cacat perempuan, gadis atau tidaknya seorang perempuan, yang kesemua itu hanya dilihat perempuan; maka jumlah saksi itu harus empat orang perempuan, selain itu tidak diterima.

Dalam hukum munakahat itu sendiri, ketentuan mengenai keberadaan saksi tidak disebutkan secara tegas oleh Al-Qur’an, sebagaimana tidak disebutkannya rukun nikah yang lain. Hanya saja dalam Surat Ath-Thalaq dinyatakan :

… (#r߉Íkô­r&ur ô“ursŒ 5Aô‰tã óOä3ZÏiB (#qßJŠÏ%r&ur noy‰»yg¤±9$# ¬! 4  …

"... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah." (Ath-Thalaq : 2)

Dalam ayat lain, Al-Qur'an menjelaskan fungsi penting dari hadirnya saksi dalam sebuah peristiwa muamalah, sebagaimana surat al-baqarah: 282

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) LäêZtƒ#y‰s? Aûøïy‰Î/ #’n<Î) 9@y_r& ‘wK|¡•B çnqç7çFò2$$sù 4 =çGõ3u‹ø9ur öNä3uZ÷­/ 7=Ï?$Ÿ2 ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 Ÿwur z>ù'tƒ ë=Ï?%x. br& |=çFõ3tƒ $yJŸ2 çmyJ¯=tã ª!$# 4 ó=çGò6u‹ù=sù È@Î=ôJãŠø9ur “Ï%©!$# Ïmø‹n=tã ‘,ysø9$# È,­Gu‹ø9ur ©!$# ¼çm­/u‘ Ÿwur ó§y‚ö7tƒ çm÷ZÏB $\«ø‹x© 4 bÎ*sù tb%x. “Ï%©!$# Ïmø‹n=tã ‘,ysø9$# $·gŠÏÿy™ ÷rr& $¸ÿ‹Ïè|Ê ÷rr& Ÿw ßì‹ÏÜtGó¡o„ br& ¨@ÏJムuqèd ö@Î=ôJãŠù=sù ¼çm•‹Ï9ur ÉAô‰yèø9$$Î/ 4 (#r߉Îhô±tFó™$#ur Èûøïy‰‹Íky­ `ÏB öNà6Ï9%y`Íh‘ ( bÎ*sù öN©9 $tRqä3tƒ Èû÷ün=ã_u‘ ×@ã_tsù Èb$s?r&zöD$#ur `£JÏB tböq|Êös? z`ÏB Ïä!#y‰pk’¶9$# br& ¨@ÅÒs? $yJßg1y‰÷nÎ) tÅe2x‹çFsù $yJßg1y‰÷nÎ) 3“t÷zW{$# 4 Ÿwur z>ù'tƒ âä!#y‰pk’¶9$# #sŒÎ) $tB (#qããߊ 4 Ÿwur (#þqßJt«ó¡s? br& çnqç7çFõ3s? #·ŽÉó|¹ ÷rr& #·ŽÎ7Ÿ2 #’n<Î) ¾Ï&Î#y_r& 4 öNä3Ï9ºsŒ äÝ|¡ø%r& y‰ZÏã «!$# ãPuqø%r&ur Íoy‰»pk¤¶=Ï9 #’oT÷Šr&ur žwr& (#þqç/$s?ös? ( HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»yfÏ? ZouŽÅÑ%tn $ygtRr㍃ωè? öNà6oY÷t/ }§øŠn=sù ö/ä3ø‹n=tæ îy$uZã_ žwr& $ydqç7çFõ3s? 3 (#ÿr߉Îgô©r&ur #sŒÎ) óOçF÷ètƒ$t6s? 4 Ÿwur §‘!$ŸÒムÒ=Ï?%x. Ÿwur Ó‰‹Îgx© 4 bÎ)ur (#qè=yèøÿs? ¼çm¯RÎ*sù 8-qÝ¡èù öNà6Î/ 3 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ãNà6ßJÏk=yèãƒur ª!$# 3 ª!$#ur Èe@à6Î/ >äóÓx« ÒOŠÎ=tæ ÇËÑËÈ

 ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (al-baqarah; 282)

Dalam hadits dinyatakan bahwa nikah itu hanya sah bila dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana hadits :

…" tidak syah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.[7]

Aturan perundangan di Indonesia yang digunakan sebagai pegangan bagi rakyat Indonesia dan Petugas Pencatat Nikah berkaitan dengan saksi diantaranya dalam KMA No. 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IX Pasal 20 (1) dinyatakan bahwa :

"Akad nikah dilaksanakan di hadapan PPN atau P3N di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi".

KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 28 (2) menyatakan :

"Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan akta nikah ditandatangani oleh PPN, suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi dalan model N jika pelaksanaan akad nikah di balai nikah dan dalam model NB jika pelaksanakaan akad nikah diluar balai nikah"

Masih dalam KMA No. 298 tahun 2003 Pasal 35 juga menyatakan bahwa;

(1) saksi-saksi yang hadir pada waktu pencatatan nikah dan rujuk dipilih oleh yang bersangkutan, beragama Islam, sudah mencapai umur 19 th dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum

(2) Keluarga dekat, pegawai KUA Kecamatan atau P3N dapat diterima menjadi sebagai saksi

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pula aturan mengenai saksi dalam pernikahan. Keseluruhan materinya terambil dari kitab fiqih menurut jumhur ulama, terutama fiqh Syafi’iyah, sebagai berikut:

Pasal 24: “(1) Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, (2) Setiap pernikahan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan”.

Dengan kesemua syarat tersebut dimaksudkan bahwa saksi dapat mengerti dan memahami maksud akad nikah itu.

Dalam pasal 17 (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

"sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah."

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 11 (2)  telah menyatakan bahwa :

"Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangi pula oleh wali Nikah atau yang mewakilinya".

SYARAT-SYARAT SAKSI NIKAH

Kehadiran saksi sebagai rukun nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya sebuah akad nikah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

لاَ نِكَاحَ إِلاَ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرشِدٍ وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga mursyid (jujur), pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal."

Wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya sebuah akad perkawinan, oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, ia harus memenuhi syarat tertentu.[8] Dalam sebuah majelis aqad nikah, sesungguhnya semua yang hadir menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi nikah. Hanya saja pembahasan disini adalah yang dijadikan batas minimal saksi dan kriterianya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seorang bisa menjadi saksi nikah adalah:

1.    Islam

Para ulama sepakat bahwa diantara syarat saksi dalam sebuah pernikahan adalah status saksi itu harus orang yang beragama Islam. Namun bila mempelai wanita yang dinikahi itu berasal dari ahlul kitab (kitabiyah), maka ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam hal mempelai wanita ahlul kitab, Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah termasuk sebagian ulama yang membolehkan saksi nikah dari kalangan yang juga ahlul kitab. Namun Imam As-Syafi‘i, Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Al-Hasan tidak memperbolehkannya. Sedangkan bagi muallaf, maka sudah jelas status ke-Islamannya dan tidak bisa dikategorikan non muslim. Karena itu syarat ke-Islaman saksi dalam pernikahannya mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi.

2.    Baligh/Dewasa

Saksi nikah, keduanya harus masuk dalam kategori mukalaf. Mukalaf adalah orang yang telah baligh dan berakal. Anak kecil atau orang yang kurang akal (gila) tidak sah perwaliannya serta persaksiannya hal ini dikarenakan anak kecil, orang gila, orang mabuk, atau tuli mereka dianggap tidak ada[9] dan tidak cakap hukum (tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ketika dimintai pertanggungjawaban hukum).

3.    Berakal sehat/Tidak gila

4.    Merdeka(bukan Budak)

Ulama Syafi'iyah menetapkan syarat bahwa saksi harus merdeka, demikian juga ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa dua orang saksi itu harus dari orang merdeka,  namun Imam Ahmad menyatakan bahwa saksi boleh berasal dari budak karena kesaksian mereka dalam masalah lain dapat diterima, alasan lain karena dalam Al-Quran dan Hadits tidak disebutkan jelas keadaan saksi itu harus merdeka. 

5.    Laki-Laki (minimal dua orang laki-laki) [10]

Keduanya harus laki-laki, sebagaimana dinyatakan hadits riwayat Ahmad yang menyatakan "dari Zuhri, bahwa beliau berkata; telah berjalan sunah dari Rasulullah SAW bahwasannya seorang wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah pidana, nikah dan talak. (HR Abu Ubaidah).

Syafi'I dan hambali mensyaratkan bahwa saksi harus laki-laki. Kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak sah sebagaimana hadits riwayat Abu Ubaidah dan Zuhri yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menyatakan perempuan tidak sah menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalaq. Pendapat ini menjadi pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun menurut hanafiyah menyatakan bahwa dua orang saksi boleh dari wanita yakni dari dua orang wanita dan satu laki-laki karena adanya ayat :

(#r߉Îhô±tFó™$#ur Èûøïy‰‹Íky­ `ÏB öNà6Ï9%y`Íh‘ ( bÎ*sù öN©9 $tRqä3tƒ Èû÷ün=ã_u‘ ×@ã_tsù Èb$s?r&zöD$#ur `£JÏB tböq|Êös? z`ÏB Ïä!#y‰pk’¶9$# br& ¨@ÅÒs? $yJßg1y‰÷nÎ) tÅe2x‹çFsù $yJßg1y‰÷nÎ) 3“t÷zW{$#  … ÇËÑËÈ

…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya… (al-Baqarah ; 282)

Dalam berbagai tulisan dinyatakan bahwa akad nikah walaupun merupakan bidang muamalah akan tetapi bukanlah merupakan suatu aqad jual beli atau kebendaan, juga bukan untuk tujuan memperoleh keadilan, sehingga saksi dari perempuan tidak sah begitu juga dalam urusan pidana.

6.    Saksi harus Adil, sehingga saksi yang fasik dianggap tidak sah [11]

Dewasa ini kita sering melihat atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat walimatul aqdi. Padahal Nabi SAW mempersyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan. Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan "adil" bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat:

v  Menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil

v  Baik hati

v  Dapat dipercayai,  sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan

v  Menjaga kehormatannya[12]

Keduanya harus adil dalam kacamata lahiriah. Keadilan keduanya (atau salah satunya) menjadi batal jika keduanya (atau salah satunya) diketahui tidak adil baik secara lahir maupun batin. Orang yang adil adalah seorang Muslim yang menjauhkan diri dari dosa baik yang besar maupun yang kecil, mampu menjaga kehormatan dirinya, terpercaya, dan dapat menahan amarah. Oleh karena itu, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil. Al-Imam At-Tirmidzi Rahimahullahu mengatakan:

“Pengamalan hal ini ada di kalangan ahlul ilmi, baik dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam maupun orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi’in dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya saksi-saksi. Tidak seorang pun di antara mereka yang menyelisihi hal ini, kecuali sekelompok ahlul ilmi dari kalangan mutaakhirin.” (Sunan At-Tirmidzi, 2/284)

Dalam beberapa literature yang lain dijelaskan bahwa kriteria adil dalam majelis akad nikah yaitu apabila seseorang tidak memperlihatkan kedzalimannya pada majelis akad yang sedang berlangsung. Pengertian adil sebagaimana dijelaskan dalam Zaitunah al-Ilqah hal. 115 adalah :

وَالعَدْلُ : مَنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ صَغَائِرُهُ.... إِلَى أَنْ قَالَ وَهُمَا مَنْ لاَ يُعْرَفُ لَهُمَا مُفَسِّقٌ

Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allah) nya lebih dominan dari dosa kecilnya... sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.

Secara lahiriyah, dua saksi itu boleh terdiri dari dua orang yang belum diketahui identitas adil mereka, namun hendaknya mereka disuruh untuk taubat terlebih dahulu sebelum akad dimulai dengan tujuan untuk berhati-hati dalam mengangkat saksi. Dan ketidakjelasan status adil atau tidaknya saksi itu akan hilang bila ada orang yang adil yang menyatakan bahwa mereka adalah fasik. Apabila kemudian saksi yang diketahui fasik tersebut melakukan taubat seketika itu juga di waktu akad dimulai maka kesaksiannya juga hendaknya ditolak dan digantikan oleh orang lain.[13]

Imam Hanafi menyatakan bahwa saksi nikah tidak dipersyaratkan harus adil, sehingga meskipun saksi adalah orang fasik maka tetap sah karena maksud adanya saksi nikah itu untuk diketahui umum. Sedangkan syafi'I menyatakan bahwa saksi itu harus adil, namun jika terdapat saksi yang tidak diketahui adil tidaknya sedang pada saat itu tidak dapat dijumpai orang lain maka kesaksiannya dapat diterima dan nikahnya sah. Adilnya seseorang cukup dilihat pada saat ia berada di dalam majelis aqad nikah bila ia sedang tidak melakukan maksiat, maka ia dianggap adil pada saat itu.

7.    Tidak sedang haji atau umrah

8.    Tidak dipaksa [14]

9.    Dapat melihat, bicara dan mendengar serta paham/mengerti maksud akad tersebut.[15]

Seorang saksi dipersyaratkan dapat mendengar, dapat melihat, teliti, dapat berbicara, dan tidak memiliki cacat-cacat yang membuatnya hina. Banyak ulama yang mempersyaratkan bahwa kesaksian seorang saksi yang buta, tuli, bisu, sulit berbicara, atau pun bodoh tidak dapat diterima. Namun ulama madzhab selain ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa boleh orang buta menjadi saksi dengan syarat ia mengenal betul suara orang yang melaksanakan akad.

10. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.[16]

11. Hadir dalam majelis dan menyaksikan ijab qabul secara langsung.[17]

Para saksi nikah diwajibkan mempersaksikan atas akad nikah tersebut (menyaksikan langsung akad nikah tersebut dengan mata kepala sendiri) dengan dalil hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma secara marfu’:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil.”

(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no. 1839, 1858, 1860 dan Shahihul Jami’ no. 7556, 7557)

12. Tidak menjadi calon wali.[18]

Kedudukan Saksi Nikah Dalam Pernikahan

Adanya saksi nikah menentukan sahnya sebuah pernikahan tidaklah diragukan lagi. ulama tiga madzhab yaitu madzhab Hanafi, Syafii, dan Hanbali menyatakan bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa ada saksi, namun sah menurut ulama Madzhab Maliki dengan wajib mengumumkan nikahnya itu. Jadi bila ada orang yang ber-akad nikah sirri (sembunyi/rahasia) tanpa ada saksi dan tidak diumumkan maka batal nikahnya. (sebagaimana dinyatakan dalam Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah – Al faqih  Abdurrahman As syafii ad Damasqy).

Imam syafi'i memasukkan dua orang saksi sebagi syarat, bukan sebagai rukun. Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid hal. 17 Juz 2  disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah, Syafii dan Malik sependapat bahwa persaksian termasuk syarat bagi nikah hanya mereka berselisih pendapat apakah menjadi syarat sahnya nikah atau menjadi syarat tamam (kesempurnaan) nikah.[19] Dalam hal ini pendapat mereka adalah:

v  Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa saksi nikah itu termasuk ketentuan syara, oleh karena itu saksi merupakan syarat sahnya nikah yang harus ada pada waktu berlangsungnya akad nikah.

v  Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi nikah itu diadakan dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan dan pengingkaran. Karena itu saksi hanya termasuk tamam (kesempurnaan) dengan memmbawa tujuan I’lan, yakni pemberitahun akan terjadinya nikah. Oleh sebab itu saksi boleh terdiri dari 2 orang fasik.

v  Menurut syafi’I bahwa saksi nikah itu mempunyai dua maksud yaitu maksud I’lan dan maksud syara’. Oleh karenanya saksi nikah harus dari orang yang adil dan tidak sah bila dari orang yang fasik. Imam syafi’I sendiri memasukkan dua orang saksi (syahidain) itu sebagai syarat nikah, bukan sebagai rukun nikah.

v  Abu Sufyan As-Tsauri berpendapat bahwa saksi itu tidak termasuk syarat nikah, sama juga syarat sah atau syarat tamam nikah. Mereka menyandarkan argumennya berdasarkan atsar bahwa Hasan Bin Ali pernah nikah tanpa saksi walaupun kemudian pernikahan tersebut diumumkan.

v  Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah yang sudah ada dua orang saksi adalah tidak nikah sirri, maka tidak di fasakh sekalipun berpesan dengan sembunyi (kitman).[20]

v  Imam malik berpendapat bahwa persaksian tidak mengandung I’lan, ketika dua orang saksi itu berpesan untuk menyembunyikan akad nikah, merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada khalayak ramai maka perkawinannya tetap sah namun dianggap sirri dan harus di fasakh. Lebih lanjut argumentasi Imam Malik didasarkan pada kualitas hadits yang mengemukakan tentang saksi dalam perkawinan, diantaranya adalah:

“Dari “Imran bin Hussein, dari Nabi SAW. Beliau pernah bersabda: “tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adi“. (Penuturan Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya, Abdullah).

Kedudukan hadits tersebut menurut informasi al-Tirmidzi dan dikeluarkan oleh al-Daruquthni dan al-Baihaqi adalah hadits Hasan, karena dalam isnadnya ada perawi yang dikategorikan Matruk yaitu Abdullah bin Mahruz. Demikian juga Malik menilai hadits tersebut sebagai hadits munqathi’. Imam Malik dan ulama hadits lainnya dalam meneliti hadits yang mengungkapkan imperative adanya saksi dalam perkawinan menggunakan pendekatan kebahasaan. Mereka berpendapat bahwa saksi itu bukan syarat sah, karena kalimat nafiy “laa ilaaha“ dalam hadits di atas menunjukkan makna kesempurnaan (lil itmam) bukan keabsahan  (lishihhah). 

Karena itu Imam Malik dan ulama hadits lain, mengatakan bahwa hadits yang mengemukakan adanya saksi dalam perkawinan semuanya adalah dha’if oleh karenanya Malik berpendapat bahwa dalil tentang imperative adanya saksi dalam perkawinan bukan merupakan dalil qath’iy, tapi hanya dimaksudkan sad al-dzari’ah. Dan menurutnya saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus dii’lankan sebelum dukhul dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan. Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih, diantaranya:

“Diterima dari Malik ibn al-Mundzir, dia berkata ‘ sesungguhnya Nabi SAW. Telah membebaskan shafiyah r.a. lalu menikahkannya tanpa adanya saksi “ ( HR Al-Bukhari ).

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi tidak sah. Jika ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara lain, tetap tidak sah. Demikian juga apabila saksi nikah diminta untuk tidak mengumumkan pada khalayak atau menyembunyikan/merahasiakan terjadinya suatu pernikahan maka nikah tersebut menjadi tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits:

"Pelacur yaitu perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi (HR Ibnu Abbas).

"Tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Aisyah)

Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama mengenai saksi nikah termasuk dalam syarat atau rukun nikah, yang jelas keberadaannya saksi nikah menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan Umar bin Khattab secara tegas bahkan menyatakan bahwa sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa saksi maka pelakunya harus dirajam apabila mereka melakukan wati' (hubungan suami istri) sebagaimana atsar sahabat:

Ini kawin gelap dan aku tidak membenarkan dan andaikata saat itu aku hadir tentu akan kurajam (diriwayatkan oleh Malik).

Hikmah adanya saksi nikah dalam pernikahan

Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia, walaupun begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian kebendaan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai alat bukti apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak. Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juda dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri rerlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tandatangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.

Fungsi lain kehadiran sakdi dalam akad nikah menurut abu hanifah adalah informasi (I'lan) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud "Umumkan akad nikah kalian dan tabuhlah rebana (HR Abu Dawud).[21]

Adapun perlunya saksi dalam pernikahan antara lain dengan alasan sebagi berikut:

1.    Untuk memelihara kehormatan hubungan suami istri dari tuduhan kecurigaan pihak yang berwajib dan masyarakat

2.    Untuk memperkuat ikatan pernikahan dan keturunannya.

Nikah Sirri Dan Kaitannya Dengan Saksi Nikah

Perihal nikah sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a. yang terperanjat tatkala diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lantas Umar berkata yang artinya " Ini kawin gelap (sirri) dan aku tidak membenarkan dan andaikata saat itu aku hadir tentu akan kurajam (Riwayat Malik). Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi. Kalau jumlah saksi belum lengkap, meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri.

Para ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi`i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman.

Keberadaan saksi selain merupakan unsur pelengkap juga merupakan unsur vital dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi`i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi`i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah siri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan. Sebab, menurutnya, tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sedangkan dalam prakteknya di masyarakat indonesia, kawin sirri adalah perkawinan yang tidak disaksikan oleh orang banyak dan tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dicatat di KUA. Padahal mencatatkan perkawinan sangat penting, terutama untuk mendapatkan hak-hak ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan itu sendiri.

Bila ada yang menyebut Islam tak mengatur pencatatan untuk perkawinan, hal itu tak benar. Harus dipahami pula bahwa perhatian Islam sangat besar. Bahkan pada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli pun dilakukan. Apa lagi menyangkut soal perkawinan. "Bila untuk urusan muamalah, seperti utang saja pencatatan dilakukan (QS al-Baqarah; 282), apalagi untuk urusan sepenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan pengasuhan anak dan hak waris.

Namun ironisnya, di dalam masyarakat kini, walaupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diberlakukan, praktik perkawinan (sirri) yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan ada kecenderungan dalam masyarakat Islam, kawin siri dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Dalam perkembangannya, kawin siri dipandang sebagai perkawinan yang sah menurut agama. Bahkan, modin atau kyai sebagai pelaksananya yang mengukuhkan perkawinan sirri.

Dalam pandangan Islam, perkawinan sirri dilaksanakan sekedar untuk memenuhi ketentuan mutlak sebagai sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya Calon pengantin laki-laki dan Calon Pengantin Perempuan, Wali pengantin perempuan, dua orang saksi, Ijab dan Qobul. Kelima hal tersebut merupakan syarat terpenuhinya rukun nikah yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah perkawinan. Umumnya, dalam sebuah perkawinan yang lazim dilakukan masyarakat terdapat pemenuhan rukun nikah dan sunnah-sunnahnya, diantaranya khutbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan serta menyebutkan mahar atau mas kawin. Jika demikian, maka dalam proses kawin siri yang dilaksanakan adalah rukun atau wajib nikahnya saja. Sementara sunah nikah tak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut waliyah/perayaan. Dengan demikian orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja. Keadaan demikian disebut dengan nikah sunyi atau rahasia atau sirri.

Kesimpulan

Perkawinan yang tanpa dicatatkan oleh PPN maka menurut syariat tetap sah dalam kacamata fiqh karena pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif saja sehingga menurut negara setelah dicatatkan seuah perkawinan mempunyai hukum yang kuat. Namun hukum bermasyarakat apabila dikaitkan dengan relasi agama dan negara, jika standar keabsahan hanya ditentukan oleh norma agama tanpa ada aturan perundang-undangan, sebuah pernikahan justru akan mempunyai efek negatif terutama mengenai kepastian dan kekuatan hukum pernikahan itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, kiranya dimasukkannya dua orang saksi menjadi rukun nikah oleh ulama itu bertujuan untuk memperkuat status pernikahan dan status seseorang supaya jangan diabaikan.[22] Senada dengan maksud para ulama, negara juga ikut melindungi kepastian dan kekuatan hukum sebuah. Pendapat inilah yang banyak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia yang sudah berjalan lama dan pengawasan pelaksanaannya di Indonesia dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tatkala produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyat, maka produk itu menjadi produk syariat juga. Adanya kaidah yang menyatakan: “Keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan” serta kaidah “keputusan pemerintah terhadap rakyatnya ditetapkan untuk kemaslahatan".

....Wallahu a'lam bi al showab

 REFERENSI

v  H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, Pustaka Amani, Jakarta, 2002

v  Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah, Maktabah Al Tijariyah Kubra, Juz 4

v  Muhammad Syarif At-Thubani, Mabadi’ Al Fiqhiyyah, Juz 4, PT. At-Ta’lim, Kediri, tth

v  Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz 6, Kairo, Maktabah Al-Adab, tth

v  H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Kurnia Esa, Jakarta, 1985.

v  Drs. Ahmad Rofik, MA, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

v  Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Fathul Qarib, Daarul Fikri, Surabaya, tth

v  Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, Isryadul Ibad, terjemah oleh; H. Mahrus Ali, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1995.

v  Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 2, Semarang, Usaha Keluarga, tth.

URGENSI SAKSI DALAM PERNIKAHAN

MAKALAH

Disampaikan dan Dipresentasikan Dalam Acara

Diskusi Ilmiah Kelompok Kerja Penghulu Kabupaten Rembang

Pada Hari Rabu Tanggal 16 Juni 2010

Di Aula Kantor Urusan Agama Kec. Kaliori

Disusun oleh:

H. NUR KHAMID, S.HI

NIP. 197810212005011002

PENGHULU PERTAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KALIORI

TAHUN 2010

---

[1] Makalah disampaikan dan dipresentasikan pada acara kegiatan pokjahulu Kab. Rembang pada hari Rabu, 16 Juni 2010. Penulis adalah penghulu Pertama pada KUA Kec. Kaliori Kab. Rembang

[2] H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah, Pustaka Amani,  Jakarta, 2002, hlm. 68

[3] Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya dan nikah batil yaitu nikah yang tidak memenuhi rukun-rukunnya, sedangkan hukum keduanya adalah sama yaitu tidak sah. Lihat Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al Fiqh Ala Al-Mazahib Al Arba'ah, Maktabah Al Tijariyah Kubra, Juz 4, hlm. 118

[4] Muhammad Syarif At-Thubani, Mabadi’ Al Fiqhiyyah, Juz 4, PT. At-Ta’lim, Kediri, tth, hlm. 51

[5] Sayyid sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz 6 Kairo Maktabah Al-Adab tth hlm. 126

[6] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Kurnia Esa, Jakarta, 1985, hlm. 511-513

[7] Sayyid sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz 6 Kairo Maktabah Al-Adab, tth hlm. 126

[8] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Kurnia Esa, Jakarta, 1985, hlm. 397.

[9] Sayyyid Sabiq, Fiqh Sunnah, hlm. 129

[10] Drs. Ahmad Rofik, MA, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 71

[11] Mushannif menerangkan bahwa wali dan saksi harus memenuhi minimal enam kriteria yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Lihat, Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Fathul Qarib, Daarul Fikri, Surabaya, tth, hlm. 190

[12] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Kurnia Esa, Jakarta, 1985, hlm. 511

[13] Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, Isryadul Ibad, terjemah oleh h. Mahrus ali, mutiara ilmu, Surabaya, 1995, hlm. 658

[14] Fiqh Ala Madzahabil Arba’ah jilid 4 hlm. 18

[15] Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary bahkan menyatakan bahwa dua orang saksi harus mendengar, memahami dan mengerti perkataan calon suami dan calon istri yang mengadakan akad. Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, Isryadul Ibad, terjemah oleh h. Mahrus ali, mutiara ilmu, Surabaya, 1995, hlm. 658

[16] H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah,Pustaka Amani,  Jakarta, 2002, hlm. 68

[17] Drs. Ahmad Rofik, MA, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 71

[18] Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibary, Isryadul Ibad, terjemah oleh h. Mahrus ali, mutiara ilmu, Surabaya, 1995, hlm. 658

[19] Imam Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hlm. 17 jilid 2

[20] ibid

[21] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 2, Semarang, Usaha Keluarga, tth, hlm. 13

[22] Imam Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, hlm. 17 jilid 2